Home Posts filed under Rahasia
Showing posts with label Rahasia. Show all posts
Showing posts with label Rahasia. Show all posts
|

Rahasia AS-Suriah















Oleh Abu Anas 
Setelah kekalahan Khilafah Utsmani dalam Perang Dunia I, dan lewat Perjanjian Sykes-Picot antara Perancis dan Inggris pada tahun 1916, Perancis menduduki apa yang kita kenal hari ini sebagai negara Suriah. Agar seseorang dapat memahami sejauh mana pengaruh AS di Suriah dan untuk memetakan hubungan antara rezim Assad dan AS, kita harus meninjau sejarah modern Suriah. Berikut ini adalah 10 poin kunci, dalam urutan kronologis, yang dimulai dari masa penjajahan Barat atas Suriah hingga sekarang, yang menyoroti keterlibatan AS di negara itu.
1. AS dan CIA mengatur kudeta militer di Suriah sejak tahun 1949: AS, melalui kedutaan besarnya di Damaskus dan CIA, memimpin kudeta militer pertama yang pernah terjadi di Suriah pada tahun 1949, sebagaimana disebutkan dalam buku “The Game of Nations” yang ditulis oleh Miles Copeland. Hal ini menandai awal perjuangan internasional atas Timur Tengah diantara Amerika Serikat, yang merupakan pendatang baru di percaturan politik dunia, dan Eropa (Perancis dan Inggris) yang memegang pengaruh di wilayah itu namun keluar dari Perang Dunia II dalam keadaan hancur. Kedutaan Besar AS dan CIA terus mendukung beberapa kudeta militer berikutnya di Suriah sepanjang tahun 50-an dan 60-an untuk melawan para pesaing Eropa mereka. Ini merupakan era ketidakstabilan yang berlangsung lebih dari dua dekade.
2. Penarikan pasukan tentara Suriah oleh Hafez dari Perang 1967 adalah untuk mengamankan Israel: Mantan Presiden Suriah, Amin al-Hafiz, mengatakan dalam sebuah wawancara di Al-Jazeera pada tanggal 2 Juli 2001, bahwa Hafez al-Assad, yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan, mengirim perintah tegas untuk menarik tentara Suriah dari Dataran Tinggi Golan pada awal Perang 1967. Ini terjadi sebelum tanda-tanda kekalahan atau konfrontasi nyata terhadap militer Israel yang telah menyebabkan pendudukan lokasi yang strategis itu [1]. Melalui langkah inilah, Assad mendapat kepercayaan dari AS untuk mempertahankan perbatasan utara Israel, yang dia terus lakukan selama tiga dekade berikutnya.
3. AS mendukung Suriah melalui Resolusi PBB 242 pada tahun 1967: Resolusi PBB 242 yang disahkan setelah Perang 1967, yang umumnya dikenal sebagai Perang Enam Hari dengan Israel dan pendudukan Dataran Tinggi Golan, yang merupakan hibah dari Suriah, sampai hari ini, dan hak untuk mendapatkan kembali wilayahnya [2]. AS mendukung perjanjian ini dan hak Suriah atas wilayahnya. Hal ini kontras dengan posisi Israel, terlepas dari janji di bibir, untuk menolak setiap gagasan menyerahkan wilayah yang strategis secara geografis ini.
4.   Memperkuat Hubungan AS-Suriah setelah Perang 1973: Setelah perang 1973 dengan Israel, AS seharusnya menghukum Suriah dengan sanksi. Sebaliknya, pada tahun 1974, Presiden Nixon secara pribadi melakukan kunjungan ke Damaskus untuk memperkuat hubungan dengan rezim Assad.
5.    AS menerima pendudukan Suriah atas Lebanon sejak tahun 1976: Pasukan Suriah menyerang Libanon pada awal perang saudara. Diamnya AS untuk tidak menentang pendudukan adalah merupakan “lampu hijau” bagi Hafez al-Assad untuk memulai dan melanjutkan invasi ini sampai tahun 2005, ketika sebuah resolusi oleh mandat Perancis- mendorong Suriah agar keluar sementara AS merasa enggan. Sebuah analisa politik menggambarkan peran AS dengan mengatakan: “[AS] tampak secara diam-diam menyetujui keberlangsungan kekuasaan Suriah di Lebanon.” [3]
6. Kerjasama Suriah dan AS melalui Perjanjian Tai’f pada tahun 1989: Perjanjian Thaif ditandatangani di Arab Saudi antara faksi-faksi Lebanon yang berbeda untuk mengakhiri perang saudara di tahun 1989′. AS adalah broker kekuasaan selain Perancis, Arab Saudi, Mesir dan Suriah yang membantu membuat perjanjian yang, “mendorong dukungan internasional bagi perwalian Suriah atas Lebanon.” [4]
7. Suriah bergabung dengan AS dalam kampanye untuk menyerang Irak pada tahun 1991: Suriah mendukung AS dalam kampanye perang melawan Irak (Operation Desert Storm) dengan mengirim 14.500 prajurit dan personil militernya untuk membantu AS dalam invasinya di Irak [5].
8. AS menjadi mediator negosiasi antara Suriah dan Israel selama tahun 1990-an: Hafez al-Assad menyetujui AS sebagai mediator antara Suriah dan Israel. Kepala Staf Angkatan Darat Suriah, Letnan Jenderal Hikmat al-Shihabi, memimpin delegasi ke AS untuk membahas perundingan perdamaian tentang masalah tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan TV Russia Today, mantan Menteri Pertahanan Suriah dan tokoh utama rezim Assad, Mustafa Tlass, menyatakan dengan tegas bahwa al-Shihabi adalah agen CIA untuk Amerika Serikat. [6]
9.   Kerjasama intelijen antara CIA dan Suriah untuk menyiksa para tahanan sejak tahun 2001: Kerja sama erat antara CIA dan rezim Suriah begitu hangat, bahkan selama saat-saat Suriah disebut sebagai negara bajingan (rogue state), rezim Suriah masih menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan kotor bagi CIA. Rezim menggunakan badan-badan intelijennya yang terkenal jahat untuk mengorek informasi dari para tahanan dan tawanan perang melalui penyiksaan yang dilakukan untuk CIA. Kasus terkenal atas Maher Arar, seorang warga negara Kanada, adalah salah satu contoh yang menjadi berita Internasional. [7]
10. AS mendukung rezim Suriah selama Revolusi Suriah 2011: Sebagaimana yang telah dibahas secara rinci melalui bagian pertama dari seri ini tentang lembaga rezim Assad, AS telah berdiri diam dan menyaksikan pembantaian warga sipil Suriah selama 2 tahun yang terjadi setiap hari, selain menyangkal diperlukannya senjata oleh pihak pemberontak untuk melindungi diri mereka sendiri dan untuk menggulingkan Assad.
Seperti yang jelas terlihat, dalam sejarah modern Suriah sejak awal AS mencoba untuk mengatur agen-agennya berkuasa melalui kudeta militer. Meskipun AS terus memberikan retorika penentangan terhadap Suriah, negeri itu mencapai puncak hegemoninya ketika agennya, Hafez al-Assad, mencapai kekuasaan pada tahun 1970. Sejak al-Assad, Suriah telah menjadi negara kaki tangan rahasia AS untuk melayani kepentingannya di wilayah itu dan melindungi perbatasan utara Israel, sementara secara lahiriah Hafez mengaku sebagai pemimpin perlawanan di wilayah Arab. (rz)
[1] http://www.aljazeera.net/programs/pages/fa527ac3-2308-4892-945e-7978486e3ac5 (arabic)



Read More
|

Dana proyek antiterorisme Densus 88 bersumber dari AS dan penjualan narkoba


BEKASI (Arrahmah.com) – Proyek antiterorisme oleh Densus 88 Antiteror didanai Amerika dan uang panas narkoba, karena itu DPR RI harus mengaudit sumber keuangan Densus. Demikian yang diungkapkan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH.




"Kita punya bukti konkret Densus itu dibiayai Amerika, pada awalnya sebesar sebesar $ 12 juta atau lebih kurang seratus miliaran lebih. Nah, dana itu kontinyu sampai sekarang," ungkapnya dalam kuliah umum ilmiah bertema "Memerangi Syariat Islam dengan Deradikalisasi" di Masjid Muhammad Ramadhan, Ahad (9/10/2011).
Munarman memaparkan salah satu bukti yang terungkap dalam bocoran kawat diplomatik yang telah dibocorkan Wikileaks baru-baru ini. Salah satu bocorannya telah diberitakan di website bahwa sampai sekarang Densus 88 membagi-bagi hadiah berupa uang yang  salah satunya bersumber dari Amerika Serikat.
"Jadi, setiap peristiwa terorisme, setelah penangkapan terhadap para aktivis Islam yang difitnah sebagai teroris itu akan ada bagi-bagi hadiah mereka," paparnya di hadapan seribuan jamaah kajian yang diadakan oleh Majelis Ilmu Ar-Royyan.
"Tempat bagi-bagi hadiah itu salah satu tempatnya di pangkalan kontra terorisme mereka. Pangkalan kontra terorisme mereka ini satu ada di Mega Mendung satunya lagi ada di Akpol Semarang."
Lebih lanjut munarman mengatakan bahwa kedua pangkalan kontraterorisme itu tak bisa diakses oleh siapapun, bahkan oleh polisi biasa. Kasus ini sama dengan laboratorium Namru di Indonesia.
"Namru itu milik Angkatan Laut Amerika Serikat kerjasama dengan Departemen Kesehatan tetapi bahkan Menteri Kesehatan tidak bisa masuk ke laboratorium Namru. Nah sekarang ini kejadian terhadap tubuh kepolisian kita, ada pangkalan-pangkalan mereka yang bahkan polisi sendiri tidak bisa masuk," jelas Ketua An-Nashr Institute itu.
Munarman menambahkan, tidak hanta bersumber dari Amerika Serikat dan dana Densus 88 juga berasal dari bisnis narkoba hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Gories Mere kenapa dia ditempatkan jadi kepala BNN? ini sumber uang sebetulnya, karena saat terjadi penangkapan besar-besaran kan barang buktinya ada di BNN itu tidak ada yang tahu kalau barang buktinya dijual kembali untuk biaya-biaya deradikalisasi, itu sumber keuangannya berasal dari situ," ujarnya.
Lebih lanjut Munarman mengungkapkan bahwa Gories Mere adalah orang yang paling berbahaya bagi para mujahidin Indonesia. Kalau polisi punya daftar DPO di kalangan mujahidin yang dituduh teroris, maka sebaliknya orang nomor satu yang masuk daftar DPO mujahidin adalah Gories Mere.
Munarman juga menjelaskan kekuatan polisi Kristen di tubuh Detaseman Khusus (Densus) 88 Antiteror yang sangat berperan dalam memerangi para aktivis Islam.
"Di dalam Densus itu sebenarnya ada unit yang diistimewakan betul daripada unit lainnya, yaitu unit Tim Anti Bom. Tim Anti Bom ini dikomandani langsung oleh Gories Mere. Kuncinya itu merekrut polisi-polisi Kristen dan polisi-polisi kafir lainnya," paparnya.
Uniknya, jelas Munarman, meski Tim Anti Bom ini memiliki tugas buru sergap yang boleh melakukan tembak di tempat, tapi unit Densus ini hanya bisa diakses oleh Gories Mere.
Fungsi dan kewenangan Tim Anti Bom ini, lanjut Munarman, jauh melebihi Densus sendiri. Fungsi Densus hanya menangani pembinaan dan proses hukum para aktivis Islam yang dicap teroris, setelah ditangkap, dijinakkan dan dianggap tidak membahayakan.
"Jadi Densus itu proses penyidikannya saja, tapi tim yang nembak, yang nyergap, yang ngintelin, membunuhi dan memonitor itu Tim Anti Bom," ujarnya.
Biaya operasi Tim Anti Bom, ungkap Munarman, seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai.
"Biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan biaya-biaya dari narkoba. Dalam laporan deradikalisasi itu bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN,'" ungkapnya.
Munarman mengungkapkan bahwa  dana non-APBN dalam operasi Tim Anti Bom itu salah satunya adalah penjualan narkoba hasil penangkapan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk itu, Munarman mendesak DPR RI agar mengaudit keuangan Densus. (voaI/arrahmah.com)
Read More
Subscribe to: Posts (Atom)